JAKARTA, iDoPress- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi partai politik (parpol) untuk membeli naming rights atau hak penamaan halte transportasi publik di Jakarta.

Ia menilai, langkah ini sejalan dengan konsep kota modern yang harus terbuka terhadap berbagai hal, termasuk kerja sama komersial.

“Saya memang berpikir bahwa Jakarta ini sebagai kota global, kota modern harus membuka diri terhadap berbagai hal,” ucap Pramono saat ditemui di kantor Bina Marga DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk perusahaan, tetapi juga terbuka bagi semua pihak, termasuk parpol, selama mengikuti aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Meski begitu, Pramono menegaskan pemberian naming rights tidak boleh merusak tampilan kota maupun mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Tentunya naming rights yang akan diberikan tidak boleh juga mengganggu keindahan kota, dan nanti akan kami atur untuk itu,” kata dia.

Saat ini, Pemprov DKI tengah menyusun aturan lebih perinci terkait mekanisme pemberian naming rights, bagi parpol yang ingin ikut serta.

“Naming rights ini tentunya nanti akan kita buat aturan yang lebih perinci dan detail,” ujarnya.

Sebelumnya, Pramono membuka peluang bagi siapa saja, termasuk parpol, untuk mensponsori nama halte dan stasiun.

Skema ini diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan Pramono dalam sambutannya saat menghadiri perayaan Paskah bersama warga jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).

Skema itu disebut sebagai upaya menambah pendapatan daerah melalui komersialisasi nama fasilitas publik.

Di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, Pramono menyinggung soal transparansi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui komersialisasi penamaan fasilitas publik.

Ia bahkan melempar kelakar langsung kepada Erwin Aksa bahwa partai politik pun dipersilakan jika ingin ikut mejeng di fasilitas publik milik Pemprov DKI.

“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," kata Pramono disambut gelak tawa jemaat.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang