PKB Tolak Gus Yahya yang Diberi Mandat Benahi PKB: Hubungan Kami dengan NU, Bukan PBNU
2024-08-14 HaiPress
JAKARTA,iDoPress - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri menegaskan,pihaknya menolak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berupaya mencampuri urusan internal PKB.
Iman menjelaskan,sejarah kelahiran PKB berkaitan erat dengan Nahdlatul Ulama (NU),bukan PBNU.
Hal ini menanggapi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaku mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk membenahi PKB.
"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU,bukan dengan PBNU. Ngaco itu," ujar Iman dalam keterangannya,Rabu (14/8/2024).
Baca juga: Rais Aam PBNU Beri Mandat Gus Yahya untuk Benahi PKB
Menurut Iman,hubungan PKB dan NU terjalin dengan baik sampai saat ini.
Dia mengatakan,ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju sebagai calon wakil presiden saja,Cak Imin mendapat restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU.
"Jadi jangan asal klaim punya mandat,apalagi sampai mau mencampuri urusan internal. PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik,PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," tuturnya.
Sementara itu,Iman mengatakan seluruh kader PKB tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin menjelang Muktamar 24-25 Agustus 2024.
Baca juga: Soal PKB Dibenahi PBNU,Waketum: Yang Harus Dibenahi Justru PBNU
Sebelumnya,Gus Yahya mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk membenahi PKB.
Mandat itu diberikan KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya di Pesantren Miftahussunnah Surabaya,Selasa (13/8/2024).
"Kebetulan hari ini saya berada di Surabaya dan dipanggil beliau (KH Miftahul Akhyar) untuk sowan. Beliau memberikan mandat ini," kata Gus Yahya kepada wartawan.
Setelah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU,Gus Yahya mengaku akan segera menyusun rumusan-rumusannya.
"Nanti rumusan-rumusan akan dimatangkan," terangnya.
Dia menjelaskan,masalah antara PKB dan PBNU bukan hanya saat ini. Hubungan kurang baik dengan PKB menurutnya sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir.
"Sebenarnya masalah ini sudah lama,hanya saja belum pernah dilakukan upaya-upaya yang serius dan masif," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.